Berita

Pustakawan HAM Belajar Menulis

Jaringan Pustakaham.id menggelar workshop pelatihan penulisan berita dan artikel bagi pustakawan dan pengelola informasi. Kegiatan yang diikuti oleh 15 orang dari berbagai lembaga tersebut sebagai bentuk peningkatan  kapasitas anggotanya. Pelatihan ini digelar selama 2 hari mulai senin-selasa (30-31/10) di ruang PK. Ojong kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Hadir dalam acara tersebut Mulyo Sunyoto wartawan senior kantor berita Antara dan Purwanto wartawan dari indochinatown.com sebagai pembicara.

Komnas Perempuan Peringati 19 Tahun Tragedi Mei ‘98

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bersama komunitas korban, organisasi pendamping korban, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperingati 19 tahun Tragedi Mei ‘98 di komplek Makam Massal Korban Tragedi Mei ‘98, TPU Pondok Ranggon, Senin (08/05/2017). Peringatan ini bertujuan untuk merawat ingatan kolektif tentang Tragedi Mei ‘98, guna mencegah tragedi serupa berulang kembali di masa yang akan datang.

Studi Banding Perpustakaan Komnas HAM, Agustus 2017

Pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017, tim perpustakaan Komnas HAM mengunjungi Perpustakaan IPC yang berada di Gadog, Ciawi. Alasan dipilihnya Perpustakaan IPC, karena perpustakaan ini sudah melaksanakan program knowledge management yang baik untuk keperluan promosi instansi. Keperluan kunjungan tim perpustakaan Komnas HAM kali ini adalah untuk mempelajari sistem knowledge management (KM) yang dimiliki oleh Peprustakaan IPC. Kami disambut oleh salah satu pustakawan IPC, yaitu Pak Ridwan, dan Kepala Perpustakaan IPC, Ibu Lira.

Perludem: Hari Kartini, Apa Kabar Keterwakilan Perempuan di UU Pemilu?

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menjadikan peringatan budaya Hari Kartini sebagai pengingat isu keterwakilan perempuan dalam undang-undang pemilu. Persiapan Pemilu Serentak 2019 sudah dimulai pada 2017 tapi konten UU Pemilu sulit diakses perkembangannya, termasuk mengenai isu keterwakilan perempuan. “Rapat perumusan undang-undang yang lebih sering tak bisa diakses pers dan dilakukan malam hari membuat kesan kontradiktif dengan kebutuhan pemilu dan pemerintahan yang representatif gender,” tulis Perludem dalam rilis (21/4).

DIDUKUNG OLEH