October 2017

Perpustakaan dan Demokrasi: Konsep Ideal dan Penerapannya di Indonesia

Konstitusi Indonesia setelah memasuki masa reformasi mengalami perubahan yang cukup signifikan. Salah satu perkembangan yang terjadi berkaitan dengan hak asasi manusia. Perubahan ini ternyata terjadi pula berkaitan dengan hak-hak rakyat Indonesia berhubungan dengan akses informasi dalam usaha bangsa Indonesia mencerdaskan kehidupannya dalam berbangsa dan berhubungan dalam masyarakat global. Beberapa pasal yang berhubungan dengan perpustakaan pada Undang-Undang Dasar 1945  terdapat pada:

Pasal 28C

Tentang Kami

Pustakaham.id merupakan sebuah konsorsium antar perpustakaan lembaga masyarakat yang bergerak di bidang penyebaran dan penguatan HAM (Hak Asasi Manusia) di Indonesia.

DISKUSI RABUKU EDISI PERDANA: INDEKS NEGARA HUKUM INDONESIA 2015

Daniel S Lev Law Library dengan dukungan STH Indonesia Jentera, PSHK, dan Hukumonline mengadakan Diskusi Rabuku. Kegiatan diskusi ini merupakan edisi perdana yang diharapkan dapat bergulir setiap 2 minggu sekali. Buku yang dibahas berjudul Indeks Negara Hukum Indonesia 2015. Pembahas buku pada edisi perdana kali ini adalah M. Yasin, Redaktur Senior Hukumonline.com.

Komnas Perempuan Peringati 19 Tahun Tragedi Mei ‘98

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bersama komunitas korban, organisasi pendamping korban, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperingati 19 tahun Tragedi Mei ‘98 di komplek Makam Massal Korban Tragedi Mei ‘98, TPU Pondok Ranggon, Senin (08/05/2017). Peringatan ini bertujuan untuk merawat ingatan kolektif tentang Tragedi Mei ‘98, guna mencegah tragedi serupa berulang kembali di masa yang akan datang.

Studi Banding Perpustakaan Komnas HAM, Agustus 2017

Pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017, tim perpustakaan Komnas HAM mengunjungi Perpustakaan IPC yang berada di Gadog, Ciawi. Alasan dipilihnya Perpustakaan IPC, karena perpustakaan ini sudah melaksanakan program knowledge management yang baik untuk keperluan promosi instansi. Keperluan kunjungan tim perpustakaan Komnas HAM kali ini adalah untuk mempelajari sistem knowledge management (KM) yang dimiliki oleh Peprustakaan IPC. Kami disambut oleh salah satu pustakawan IPC, yaitu Pak Ridwan, dan Kepala Perpustakaan IPC, Ibu Lira.

Peranan Perpustakaan DPR RI Mendukung Fungsi Legislasi DPR RI

Salah satu isu ketika membahas proses legislasi adalah studi banding.  Studi banding dalam proses legislasi seringkali menjadi permasalahan karena dianggap hanya menjadi alat anggota DPR RI berlibur menggunakan uang rakyat.  Pada umumnya, studi banding baru layak dilakukan, jika kebutuhan informasi tak tersedia secara memadai di dalam negeri atau informasi yang ada baik melalui internet dan literatur yang ada serta informasi dari para pakar masih dianggap kurang.

Perludem: Hari Kartini, Apa Kabar Keterwakilan Perempuan di UU Pemilu?

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menjadikan peringatan budaya Hari Kartini sebagai pengingat isu keterwakilan perempuan dalam undang-undang pemilu. Persiapan Pemilu Serentak 2019 sudah dimulai pada 2017 tapi konten UU Pemilu sulit diakses perkembangannya, termasuk mengenai isu keterwakilan perempuan. “Rapat perumusan undang-undang yang lebih sering tak bisa diakses pers dan dilakukan malam hari membuat kesan kontradiktif dengan kebutuhan pemilu dan pemerintahan yang representatif gender,” tulis Perludem dalam rilis (21/4).

Kalabahu 2

Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) adalah media pendalaman kemampuan hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, tertindas dan marjinal. KALABAHU merupakan pembekalan dasar kepada sarjana maupun mahasiswa hukum yang ingin menjadi praktisi hukum progresif. Oleh karenanya materi KALABAHU tidak sebatas pembahasan hukum yang pernah diajarkan di bangku kuliah, ada juga materi dasar yang disiapkan untuk membentuk karakteristik berfikir para pesertanya. Karakteristik ini diperlukan bagi pembentukan pola pikir, sifat dan sikap keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat miskin dan tertindas. Setelah pola pikir, sikap dan keberpihakan itu tertanam maka diasah kemudian oleh pengetahuan dan keterampilan penunjang mengenai teori dan praktik-praktik pemenuhan, perlindungan dan penghormatan HAM.

Pages

DIDUKUNG OLEH